Welcome to my blog..... Terima Kasih Atas Kunjungannya ...

SISTEM PEMERINTAHAN DESA DAN KECAMATAN

menurut peraturan pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang desa, yang di maksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengurus pentingan masyarakat setempat yang di hormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia (NKRI). Membentuk desa harus memenuhi syarat. Syarat – syarat pembentukan desa antara lain: jumlah penduduk, luas wilayah,bagian wilayah kerja, perangkat, sarana dan prasarana.

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat lainnya, seperti sekretariat desa, pelaksana kerja teknis lapangan, dan unsur kewilayahan.

Kepala desa di pilih langsung oleh penduduk desa yang sudah memiliki hak pilih calon kepala desa yang memenuhi syarat.kepala desa mempunyai masa jabatan selama enam tahun. Kepala desa bukan pegawai negeri sipil jadi kepala desa di gaji dengan tanah khas desa / tanah bengkok di jawa. Tanah bengkok tidak boleh di miliki seumur hidupnya / di wariskan kepada keturunannya. Ia harus mengem balikan tanah khas desa saat masa jabatannya selesai. Kepala desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD. Kepala desa bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Urusan pemerintahan antara lain mengatur kehidupan masyarakat desa, seperti pembuatan peraturan desa,pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa (BUMD)dan kerja sama antar desa.urusan pembangunan antara lain pemberdayaan masyarakat dalam menyediakan sarana dan prasarana desa, seperti jalan desa, jembatan desa, irigrasi desa, dan pasar desa. Urusan kemasyarakatan antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat, seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan adat istiadat.
Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa mempunyai wewenang antara lain:
1 menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang di tetapkan bersama BPD.
2 membina kehidupan masyarakat desa dan perekonomian desa.
3 mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

Dalam melakukan tugas dan wewenangnya, kepala desa mempunyai kewajiban antara lain:
1 meningkatkan kesejahteraan masyarakat .
2 memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD 1945, serta mempertahankan dan memelihara ketuhanan NKRI.
3 menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang – undang.

Dana desa dapat digunakan antara lain adalah pendapatan desa yang di kelola melalui anggaran pendapatan dan belanja desa serta APBD desa yang ditetapkan bupati, dan berasal dari usaha sendiri dengan memanfaatkan sebagai kekayaan desa.kekayaan desa antara lain meliputi tanah khas desa, pasar hewan, tambatan perahu, dan bangunan desa yang dikelola oleh desa.

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 73 tahun 2005 tentang kelurahan, yang dimaksud dengan kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan. Kelurahan dapat di bentuk dari pengembangan desa, asalkan memenuhi syarat tertentu. Sebuah desa dapat membentuk kelurahan jika memenuhi syarat. Syarat pembentukan desa menjadi kelurahan antara lain: jumlah penduduk, luas wilayah, sarana dan prasarana, potensi ekonomi, kondisi sosial budaya. Kelurahan merupakan lembaga yang setingkat dengan desa. Akan tetapi, kelurahan mempunyai beberapa kriteria yang berbeda dengan desa. Kelurahan di bentuk di wilayah kecamatan. Kepala kelurahan disebut lurah. Berbeda dengan kepala desa, lurah di angkat dari pegawai negeri sipil (PNS) yang memenuhi syarat oleh bupati/walikota atas usul camat. Sebagai perangkat kecamatan, lurah mendapat perlimpahan sebagai perlimpahan kewenangan pemerintahan dari camat. Oleh karena itu, berlainan dengan kepala desa, lurah bertanggung jawab langsung kepada camat. Prakara pembentukan desa menjadi kelurahan dapat berasal dari pemerintah desa bersama BPD. Pembentukan kelurahan ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, lurah di bantu oleh perangkat desa yang terdiri dari sekretaris kelurahan, perangkat yang menangani urusan tertentu, dan jabatan fungsional. Perangkat kelurahan di isi oleh pegawai negeri sipil yang di angkat oleh sekretaris daerah kabupaten/ kota atas usul camat. Selain dibantu perangkat desa, seorang lurah juga di bantu lembaga kemasyarakatan seperti rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), pemberdayaan kesehatan keluarga (PKK),karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat.
Sumber dana yang di gunakan untuk menjalankan pemerintahan di kelurahan dapat berasal dari tiga sumber yaitu:
1 APBD kabupaten / kota.
2 bantuan pemerintah pusat, pemerintahan provinsi, dan pemerintah kabupaten/ kota.
3 bantuan pihak ketiga atau sumber lain yang tidak mengikat dan sah.

Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/ kota yang membawahi beberapa kelurahan atau desa. Kecamatan di pimpin oleh seorang camat.camat di angkat oleh bupati / walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten/ kota. Calon camat di angkat dari pegawai negeri sipil yang di anggap memenuhi syarat. Tugas camat adalah melaksanakan sebagian tugas / wewenang bupati/ walikota untuk menangani urusan otonomi daerah. Oleh karena itu camat bertanggung jawab kepada bupati / walikota melalui sekretaris kabupaten/ kota. Camat adalah seorang pegawai negeri sipil. Artinya, seorang camat mendapat gaji dari pemerintah. Dalam melaksanakan, tugasnya seorang camat di bantu oleh perangkat kecamatan yang terdiri dari sekretaris camat, perangkat yang menangani urusan tertentu, dan perangkat kecamatan yang memegang jabatan fungsional. Semua perangkat camat bertanggung jawab kepada camat. Selain itu, untuk menjaga keutuhan dan keamanan wilayah kecamatan, camat berkerja sama dengan kepala rayon militer (DANRAMIL) dan kepala kepolisian sektor (KAPOLSEK).
0 Komentar untuk "SISTEM PEMERINTAHAN DESA DAN KECAMATAN"

Back To Top