KARAKTERISTIK PETUGAS DIKAITKAN DENGAN KELENGKAPAN DAN KETEPATAN WAKTU SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN TERPADU PUSKESMAS SE KABUPATEN TAKALAR - Syafruddin Syaer

Terus bergerak dan Makin Siap

Welcome

Welcome to my blog..... Terima Kasih Atas Kunjungannya ...

Home Top Ad

Thursday, April 28, 2011

KARAKTERISTIK PETUGAS DIKAITKAN DENGAN KELENGKAPAN DAN KETEPATAN WAKTU SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN TERPADU PUSKESMAS SE KABUPATEN TAKALAR


BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Dalam tujuan pembangunan kesehatan yang menuju Indonesia Sehat 2010 berbunyi yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat agar terwujut derajat kesehatan masyarakat bangsa dan negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan yang sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang optimal di seluruh wilayah Republik Indonesia (Departemen Kesehatan RI,2004).
Dalam era reformasi ada yang tentunya akan membawa perbaikan dari sistem yang telah ada, khususnya dibidang informasi dan perencanaan terbetik harapan bahwa kegiatan pencatatan dan pelaporan terpadu akan memperoleh perhatian yang sejajar dengan kegiatan-kegiatan puskesmas yang lain, sehingga penyusunan perencanaan dan penentuan kebijaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas akan lebih menjanjikan dan menyentuh hajat hidup masyarakat.
SP2TP di puskesmas merupakan sistem informasi kesehatan yang menjadi bahan masukan untuk pihak puskesmas maupun pihak Dinas Kesehatan kabupaten, Dinas Kesehatan Propinsi bahkan Departemen Kesehatan Pusat. Pelaksanaan program SP2TP di Indonesia secara formal di laksanakan pertama kali pada tahun 1981 di puskesmas Sidoarjo dan Kotamadya Probolinggo di Jawa Timur (Uji Coba). Serta Propinsi NTB Kabupaten Lombok Barat, namun pada tahun 1991 di keluarkan lagi peraturan baru tentang sistem pencatatan dan pelaporan yang baru yang berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat tentang petunjuk pelaksanaan  No.143/Binkesmas/1991 (Depkes, RI. 1992). Namun dalam peraturan ini terlalu banyak variabel yang dirasakan membebankan petugas sehingga di keluarkan lagi keputusan Direktur Jenderal Binkesmas No. 590/BM/DJ/V/1996 tentang penyederhanaan SP2TP serta tidak adanya laporan lain dari puskesmas selain SP2TP (Depkes RI, 1997)
Akan tetapi walaupun terjadinya penyederhanaan seperti diterangkan dari hasil interverentasasi laporan yang masuk di pusat tercermin bahwa penyederhanaan masih belum mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan sistem pencatatan dan pelaporan terpadu puskesmas (SP2TP).
Hal itu terbukti pada Departemen Kesehatan Pusat, bahwa jumlah rata-rata laporan  yang diterimah berkisar antara 40% hingga 50% laporan masih terdapat kesalahan terutama dalam hal salah pengisian dan tanpa adanya koreksi. Pengiriman dilakukan secara kumulatif (2 – 3  triwulan dikirim sekaligus), keterlambatan pengiriman  dan pada saat pengiriman, laporan tidak secara lengkap.
Dengan tersedianya SP2TP dharapkan dapat di pergunakan sebagai bahan informasi dan manajemen kesehatan pada tingkat puskesmas dan kemudian dapat dipergunakan untuk perencanaan program kesehatan. Namun yang terjadi sekarang puskesmas cenderung tidak secara teratur membuat SP2TP-nya sehingga terkadang informasi-informasi baru dari pihak puskesmas tidak diketahui oleh pihak yang berwenang. Hal ini terjadi karena masih kurangnya motifasi dari petugas SP2TP dalam melaksanakan tugasnya melakukan sistem pencatatan dan pelaporan terpadu di puskesmas (Wijono,1997).
Berdasarkan tinjauan laporan eksekusif Kanwil Depkes RI tahun 1996 hingga tahun 1999 menyatakan bahwa dilihat dari aspek ketepatan pengiriman laporan, terdapat 5 Propinsi yang sangat baik dan konsisten dalam pengiriman laporan bulananya yaitu Propinsi Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Kalimantan Timur. Kalimantan Tengah dan Bali, sedangkan laporan triwulan ada 5 propinsi yaitu Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Jambi dan Nusa Tenggara Timur, sedangakan untuk Sulawesi Selatan laporan bulananya 50-80% dan laporan triwulan kurang dari 25% (Depkes RI,2002).
Khusus untuk Kabupaten Takalar yang telah mencanamkan dirinya menuju pembangunan sehat 2007 yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya telah melakukan berbagai upaya melalui beberapa kegiatan salah satunya sistem informasi kesehatan yang berdaya guna dan berhasil guna, sehingga mampu menyediakan data dan informasi yang akurat, tepat waktu, serta sesuai kebutuhan dalam mendukung sistem manajemen kesehatan tingkat kabupaten, namun kenyataanya untuk melengkapi data dan informasi kesehatan serta data data terkait dengan kesehatan masih terdapat beberapa kendala terutama data dan informasi dari pelayanan  kesehatan  yang ada dirasakan masih kurang akurat dan tepat waktu.
Mengingat laporan SP2TP ini sangat penting maka kelengakapan mutlak diperlukan guna mempermudah penyusunan perencanaan dan pemantauan kebijakan pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas. Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik mengadakan penelitian tentang karakteristik petugas dikaikan dengan kelengkapan sistem pencatatan dan pelaporan terpadu pada puskesmas Se-Kabupaten Takalar.

B. Batasan Masalah
Untuk menciptakan data dan informasi yang lengkap serta akurat sesuai dengan defenisi sebenarnya ,diperlukan suatu Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas yang baik dan sesuai dengan prosedur yang diterapkan. Sehingga perlu untuk melihat karakteristik petugas dikaitkan dengan kelengkapan dan ketepatan waktu Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu pada Puskesmas Se-Kabupaten Takalar


C.  Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang, maka yang menjadi pertanyaan penelitian  adalah Sebagai Berikut :
1.      Bagaimana Pelatihan petugas dikaitkan dengan kelengkapan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) Se-Kabupaten Takalar.
2.      Bagaimana Beban Kerja Tambahan Petugas di kaitkan dengan kelengkapan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) pada puskesmas Se-Kabupaten Takalar
3.      Bagaimana Pengetahuan petugas dikaitkan dengan kelengkapan sistem Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) pada puskesmas Se-Kabupaten Takalar.

D.  Tujuan Penelitian
1.   Tujuan Umum     
Untuk mendapatkan informasi tentang karakteristik petugas dikaitkan dengan  kelengkapan dan ketepatan waktu pelaksanaan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) pada puskesmas Se-Kabupaten Takalar.



2.   Tujuan Khusus
a.       Untuk mendapatkan informasi tentang  Pelatihan petugas dikaitkan dengan kelengkapan dan ketepatan waktu Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) pada puskesmas Se-Kabupaten Takalar.
b.      Untuk mendapatkan informasi tentang Beban Kerja Tambahan petugas dikaitkan dengan kelengkapan dan ketepatan waktu Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) pada puskesmas Se-Kabupaten Takalar.
c.       Untuk mendapatkan informasi tentang Pengetahuan petugas dikaitkan dengan kelengkapan dan ketepatan waktu Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) pada puskesmas Se-Kabupaten Takalar.
E.   Manfaat Penelitian
1.      Merupakan bahan berharga bagi penulis suatu hari kelak.
2.      Sebagai bahan informasi bagi pihak puskesmas sebagai tempat penelitian  dalam rangka pelaksanaan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) yang baik
3.      Sebagai bahan acuan referensi bagi institusi dan adik-adik mahasiswa di STIK Tamalatea Makassar.
4.      Merupakan bahan perbandingan bagi peneliti sebelumnya.
BAB II
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A.    Keadaan Geografis
Kabupaten Takalar secara geografis terletak antara 5,3 – 5,38 Lintang Selatan dan 119,02 – 119,39 Bujur Timur yang mempinyai batas-batas wilayah yakni :
1.   Sebelah utara berbatasan dengan Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa
2.   Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Gowa
3    Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores
4.   Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.
Kabupaten Takalar dilihat dari segi geografisnya yakni pada sebelah barat pesisir pantai selatan Selat Makassar, sebelah utara sampai ke selatan terdiri dari dataran rendah dan sebelah timur tanahnya berbukit-bukit dengan demikian di Kabupaten Takalar termasuk daerah pengembangan pertanian khususnya tanaman pangan, perikanan dan perkebunan.
Luas wilayah Kabupaten Takalar 566,51 Km yang secara administrasi pemerintah terbagi menjadi 7 kecamatan yang terdiri dari 73 desa/kelurahan, 287 dusun/lingkungan, 518 RW dan 1298 RT.


B.     Keadaan Demografis
Jumlah penduduk Kabupaten Takalar berdasrkan hasil pendataan tahun 2005 sebanyak 235.595 jiwa yang terdiri dari laki-laki 112.980 jiwa dan perempuan 122.615 jiwa yang tersebar di 7 Kecamatan dan 73 desa.

C.    Sarana Kesehatan
Jumlah sarana kesehatan dasar yang ada di Kabupaten Takalar sampai akhir tahun 2002 tercatat 112 buah yang terdiri dari praktek dokter 12 buah, praktek dokter gigi 2 buah, BP/klinik 2 buah, puskesmas 13 buah, pustu 42 buah, puskesmas keliling 13 buah, polindes 20 buah, apotek 1 buah dan toko obat 8 buah yang tersebar di 7 Kecamatan.
Khusus sarana puskesmas yang mencakup 13 buah tersebar pada seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Takalar yakni :
  1. Puskesmas Mangarabombang dan Pattopakang di Kecamatan Mangarabombang
  2. Puskesmas Mappakasunggu dan Sanrobeno di Kecamatan Mappakasunggu
  3. Puskesmas Polong Bangkeng Selatan dan Bulukunyi di Kecamatan Polong Bangkeng Selatan
  4. Puskesmas Polongbangkeng Utara, Towata dan Ko’mara terletak di Kecamatan Polongbangkeng Utara
  5. Puskesmas Galesong Selatan dan Bontomarannu di Kecamatan Galesong Selatan
  6. Puskesmas Galesong Utara dan Aeng Towa di Kecamatan Galesong Selatan
  7. Puskesmas Pattallasang terletak di Kecamatan Pattallasang.

D.    Pendidikan
Menurut pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Takalar yang tidak atau belum tamat SD sebesar 36,9%, SD 30,6%, SMP 15,5%, SLTA 14,4%, Diploma 1 sampai Diploma 3 1,3% dan Diploma 4 sampai Strata 1 1,3%.

E.     Tenaga Kesehatan
Tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Takalar secara keseluruhan sebanyak 428 orang tenaga kesehatan termasuk tenaga yang ada di rumah sakit. Bila dilihat dari penyebaran tenaga kesehatan menurut kecamatan yang terbanyak adalah Kecamatan Pattallasang sebanyak 172 orang (40,2%) meliputi dinas kesehatan, RSUD Pattallasang dan Puskesmas Pattallasang dan terendah di Kecamatan Galesong Utara sebanyak 30 orang (7%) belum termasuk tenaga dokter PTT 25 orang dan bidan PTT 29 orang.


BAB III
                           TINJAUAN PUSATAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Karakteristik Petugas Sistem Pencatatan dan Pelaporan   Terpadu Puskesmas (SP2TP)
Ketepatan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) sangat tergantung pada pelatihan yang di ikuti petugas SP2TP, beban kerja tambahan petugas SP2TP dan pengetahuan petugas SP2TP tersebut yang akan terperinci sebagai berikut.
1.   Pelatihan
Pelatihan informal maupun formal merupakan hal yang sangat diperlukan petugas Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP). Hal itu diharapklan mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dalam mengisi laporan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) secara benar sesuai dengan apa yang didapatkan dalam pelatihan-pelatihan tersebut.
Menurut Moekijat (1990) menyatakan pelatihan pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk meningkatkan pengetahuan,kecakapan dan kemampuan individu agar dapat melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya.
Dapat juga suatu pelatihan diadakan sebagai akibat adanya tingkat kecelakaan atau pemborosan yang cukup tinggi, semangat kerja dan motifasi yang rendah atau masalah operasional lainya (Susilo Martoyo,1998).
Sedangkan menurut B Siswanto (1989) pelatihan dapat digolongkan dalam banyak cara, salah satu penggolongan yang berguna adalah latihan pekerja sekarang dan latihan untuk pekerja, kecakapan dan sikap. Jenis latihan terbagi dalam tiga bagian antara  lain sebagai berikut :
a.       Latihan Untuk Penempatan
Latihan penempatan merupakan latihan yang bertujuan untuk mengetahui tempat kerja yang baru dan ini umumnya bagi tenaga kerja yang baru diterima dalam suatu instansi. Latihan bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada pekerja dalam tugasnya. 
b.      Latihan Intruksi
Adalah latihan untuk memperlengkap tenaga kerja pada tempat barunya terhadap informasi dan data yang lengkap tentang praktek dan tempat kerja.
c.       Latihan Tempat Kerja         
Latihan tempat kerja ialah latihan dengan melihat bagaimana mengetahui rekan kerja dalam satu ruangan.


2.   Beban Kerja Tambahan
Beban kerja tambahan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan oleh setiap instansi dikarenakan beban kerja tambahan adalah tambahan penghasilan bagi petugas yang bekerja di sebuah instansi mempunyai jabatan rangkap pada dua bidang kerja sekaligus.
Adanya petugas yang mempunyai jabatan rangkap disebabkan oleh tiga hal   :
a)      Kekurangan staf  atau petugas.
b)      Karena keahlian petugas tersebut dapat dihandalkan.
c)      Teladan, ulet dan tekun dalam menjalankan tugasnya.
  Menurut Departemen Kesehatan RI (1993) menyatakan bahwa beban kerja tambahan tidak dapat dipungkiri dikarenakan hal tersebut merupakan kebutuhan untuk menambah penghasilan. Sehingga setiap instansi yang memiliki petugas dengan rangkap jabatan merupakan hal yang lumrah dan wajar.
3.  Pengetahuan
Pengetahuan berasal dari kata “ Tahu ” yang artinya suatu proses pada panca indera terutama mata terhadap suatu pengaruh external yang ada. Bloom menyatakan pengetahuan adalah bagian dari kogntif yang terdiri dari enam jenjang yaitu            :
a.       Pengetahuan          :  Mengingat jenis yang baru tapi belum mengaplikasikan.
b.      Pengertian             : Mengartikan dalam keadaan tertentu
c.       Pemakaian             : Menggunakan cabang ilmu dalam keadaan tertentu.
d.      Uraian                   : Proses pembetul kembali.
e.       Perpaduan             : Menilai sesuatu dengan mantap.
f.       Penilaian                : Menilai sesuatu dengan mantap
Pedoman yang diberikan oleh Departemen Kesehatan RI dari tahun ke tahun sangat banyak dan menggambarkan tentang Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) dan pengisianya. Dengan melihat pedoman tersebut petugas dapat mengetahui cara pengisian Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) secara seragam yang diberlakukan oleh Departemen Kesehatan.
Kemampuan dasar dapat dilihat dari tingkat pengetahuan seseorang. Pengetahaun adalah apa yang telah diketahui dan mampu diingat atau diajarkan sejak lahir sampai dewasa. Khususnya setelah diberikan pendidikan formal dan nonformal (Poedjawijata, 1987)
Pengetahuan adalah sebuah ingatan atau bahan-bahan yang telah dipelajari (Rusli Ngatimin,1981).
Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan merupakan sekumpulan bahan yang luas dengan hal-hal yang terperinci dan tetap dipelajari sebelumnya serta mengingat hal tersebut sebagai bahan yang sudah diketahui.
B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu    Puskesmas (SP2TP)
Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas merupakan sumber pengumpulan data dan informasi ditingkat puskesmas. Segala data dan informasi baik factor utama dan tenaga pendukung lain yang menyangkut puskesmas untuk dikirim ke pusat serta sebagai bahan laporan untuk kebutuhan. Menurut Bukhari Lapau (1989) data yang dikumpul oleh puskesmas dan dirangkum kelengkapan dan kebenaranya.
1.   Tujuan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP)
Tujuan umum dari Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) ini ialah data dan informasi yang akurat tepat waktu dan mutakhir secara periodik  dan teratur pengolahan program kesehatan masyarakat melalui puskesmas di berbagai tingkat administrasi. Adapun tujuan khususnya ialah    :
a)      Tersedianya  data secara akurat yang meliputi segala aspek
b)      Terlaksananya pelaporan yang secara teratur diberbagai jenjang administrasi sesuai dengan prosedur yang berlaku
c)      Digunakan data tersebut sebagai alat pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan rencana dalam bidang program kesehatan


2.  Ruang Lingkup
a.       Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) ialah laporan yang dibuat semua puskesmas pembantu, posyandu, puskesmas keliling bidan-bidan desa dan lain-lain yang termasuk dalam wilayah kerja puskesmas.
b.      Pencatatan dan pelaporan mencangkup
b.1. Data umum dan demografi wilayah kerja puskesmas
b.2. Data ketenagaan puskesmas
b.3. Data sarana yang dimiliki puskesmas
3.   Jenis Data Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP)
Adapun jenis data Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas ialah sebagai berikut    :
a.       Laporan Bulanan 1 (LB 1)      :     Data kesakitan
b.      Laporan Bulanan 2 (LB 2)      :     Data kematian
c.       Laporan Bulanan 3 (LB 3)      :     Data KIA, gizi, imunisasi, dan penyakit menular
d.      Laporan Bulanan 4 (LT 4)      :     Kesehatan lingkungan, rawat inap, kesehatan masyarakat, medik dasar, kesehatan gigi, JPKM, kesehatan olah raga, penyuluhan dan laboratorium.
e.       Laporan Tahunan 1 (LT 1)      :     Data dasar puskesmas
f.       Laporan Tahunan 2 (LT 2)      :     Data pegawai
g.      Laporan Tahunan 3 (LT 3)      :     Peralatan Puskesmas termasuk puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan lain-lain
Keempat data dalam bentuk lembaran bulanan yaitu LB 1, LB 2, LB 3, LB 4, dikirim paling lambat tanggal 10 setiap bulan pada tahun berjalan dan sudah sampai di Dianas kesehatan Dati II. Sedangkan laporan tahunan yaitu LT 1, LT 2, LT 3 dikirim selambat lambatnya pada setiap tanggal 31 Januari pada tahun berjalan dan juga sudah haru sampai di Dinas Kesehatan Dati II.
4.  Sumber Data Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP)
a.1.Dari sudut yang melakukan pencatatan.
a.1.1 Pemberantasan penyakit menular (P2M)
a.1.2 Kesehatan keluarga (KIA dan KB)
a.1.3 Pemeliharaan kesehatan Masyarakat (PKM)
a.1.4 Pemeliharaan Kesehatan Lingkungan (PKL)
a.1.5 Peran Serta Masyarakat (PSM)
a.1.6 dan lain-lain

a.2.Bagian Perawatan untuk Puskesmas
a.3.Penunjang Terdiri Dari
a.3.1. Perlengkapan / inventaris Puskesmas
a.3.2. Keuangan
a.3.3. Pengelahan obat.
a.3.4. dan lain-lain.
a.4.Puskesmas Pembantu
a.5.Puskesmas Keliling
a.6.Bidan Desa
a.7.dan lain-lain
b. Dari sudut jenis pencatatan
 b.1. Register
b.1.1.   Rawat jalan / Rawat inap.
b.1.2.   Kunjungan Puskesmas
b.1.3.   Kesehatan ibu dan anak (KIA)
b.1.4.   Kamar ibu
b.1.5.   Kamar ibu / anak
b.1.6.   Penimbangan balita
b.1.7.   Rekapitulasi penimbangan balita
b.1.8.   Survailans penyakit
b.1.9.   Pemeriksaan untuk kontak penderita / kusta
b.1.10. Pemeriksaan anak sekolah (untuk kusta)
b.1.11. Pemeriksaan anak sekolah (untuk penyakit umum)
b.1.12. Keluarga berencana (KB)
b.1.13. Obat-obatan
b.1.14. Perawatan darurat puskesmas
b.1.15. Perawatan kesehatan masyarakat
b.1.16. Rawat jalan gizi
b.1.17. Laboratorium
b.1.18. Penyuluhan kesehatan masyarakat
b.1.19. Pemantauan pelayanan posyandu
b.1.20. Usaha Kesehatan sekolah (UKS)
b.1.21. Kegiatan kesehatan lingkungan (KESLING)
b.1.22. Pelayanan posyandu
b.1.23. Penyuntikan lipiodol
b.2. Sensus harian
b.2.1.  Sensus harian kunjungan
b.2.1.1. Dalam gedung
b.2.1.2. Luar gedung
b.2.2.  Sensus harian penyakit
b.2.3.  Sensus harian kesehatan ibu dan anak (KIA)
b.2.4.  Sensus harian imunisasi
b.2.5.  Sensus harian gizi
b.2.6.  Sensus harian kesehatan gigi
b.2.7.  Sensus harian kegiatan rujukan
b.2.8.  Sensus harian pelayanan hidup bersih
b.2.9.  Sensus harian kegiatan usaha kesehatan sekolah (UKS)
c.  Sistem pencatatan dan pelaporan terpadu puskesmas (SP2TP) tidak mencangkup data mengenai data mengenai kejadian luar biasa (KLB) dan wabah. Hal itu dikarenakan keduanya ditangani terlebih dahulu sebelum dilaporkan Dinas Kesehatan  Kabupaten.

C.  Tinjaun Umum Kelengkapan
Kelengkapan merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan berbagai aktivitas termasuk aktivitas kerja dalam tataran organisasi. Kelengkapan dalam melaksanakan tugas ini merupakan ciri dari kemampuan kerja yang dilaksanakan oleh masing-masing tenaga kerja. Hal ini disebabkan karena aspek ketelitian dan keuletan yang dimiliki tenaga kerja dalam melaksanakan berbagai aktivitas kerja tersebut.
Kelengkapan berasal dari kata “Lengkap” yang berarti sempurna tidak kurang satu dalam keadaan apapun atas aktivitas kerja yang dilaksnakan (Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, 1982).
Kelengkapan sering digunakan dalam melihat bagaimana keuletan, ketelitian dan kecakapan petugas dalam menjalankan tugas sesuai dengan instruksi yang diberikan.
Dalam pelaksanaan sistem pencatanan dan pelaporan tingkat puskesmas (SP2TP), aspek kelengkapan ini berhubungan dengan pengisian dan pembuatan laporan tersebut secara teliti dan tanpa adanya kekurangan dan keselahan sehingga dapat memberi interpretasi yang akurat atas laporan yang dibuat tersebut (Hasibuan, 1989).

D. Tinjauan Umum Tentang Ketepatan Waktu
Ketepatan waktu merupakan satu aspek yang turut mempengaruhi pelaksanaan berbagai aktivitas kegiatan. Pelaksanaan kegiatan dalam waktu yang tepat atau sesuai menunjukkan pelaksanaan kedisiplinan tenaga pekerja dan sebagai wujud keterampilan yang maksimal.
Ketepatan waktu berasal dari kata “tepat” yang beratir tidak terlambat dalam keadaan apapun alasan yang diberikan oleh siapa yang melakukannya (Kamus Legkap Bahasa Indonesia, 1982).
Ketepatan waktu merupakan hal yang sangat penting dalam siklus perputaran kegiatan dan kegiatan yang baik adalah kegiatan yang tepat akan waktu disegala hal.
Ketepatan waktu sering digunakan untuk melihat bagaimana kecakapan petugas dalam menjalankan tugas sesuai dengan instruksi yang diberikan.
E.  Tinjauan Umum Tentang Puskesmas
Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) adalah salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang amat penting di Indonesia. Adapun yang dimaksudkan dengan puskesmas ialah salah satu unit pelaksana fungsional yang berfungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan, pusat pembinaan peran serta masyarakat dalam bidan kesehata, serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan kegiatan menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan pada suatu masyarakat yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu.
Suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan serta menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat diwilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok / program pokok, puskesmas mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas pemeliharaan kesehatan masyarakat dalam wilayah kerjanya (Departemen Kesehatan RI, 1992).
Jika ditinjau dari sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, maka peranan dari kedudukan puskesmas adalah sebagai ujung tombak sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Ini disebabkan karena peranan dan kedudukan  puskesmas di Indonesia adalah amat unik. Sebagai sarana pelayanan kesehatan terdepan di Indonesia, puskesmas juga bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayan kesehatan masyarakat selain bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan kedokteran atau medis.
Pada saat ini kegiatan puskesmas yang dulunya 23 kegiatan, kini menjadi 18 kegiatan yakni    :
1.      Usaha pelayanan rawat jalan.
2.      Usaha kesejahteraan ibu dan anak.
3.      uasaha keluarga berencana.
4.      Usaha kesehatan gigi.
5.      Usaha kesehatan gizi.
6.      Usaha kesehatan sekolah.
7.      Usaha kesehatan lingkungan.
8.      Usaha kesehatan jiwa.
9.      Usaha pendidikan kesehatan.
10.  Usaha perawatan kesehatan masyarakat.
11.  Usaha pencegahan dan pemberantasan penyakit menular.
12.  Usaha kesehatan olah raga.
13.  Usaha kesehatan lanjut usia.
14.  Usaha kesehatan mata.
15.  UIsaha kesehatan kerja.
16.  Usaha pencatatan dan pelaporan.
17.  Usaha laboratorium kesehatan masyarakat.
18.  Pembinaan pengobatan tradisional
Puskesmas selalu memegang empat asas pengelolaan yang sangat penting dalam pelayanan kesehatan yakni :
a.   Asas Pertanggung Jawaban Wilayah Kerja
Arti dari asas pertanggung jawaban wilayah kerja ialah puskesmas harus bertsnggung jawab atas semua masalah yang terjadi diwilayah kerjanya.
Wilayah kerja meliputi satu kecamatan atau sebagian dari kecamatan. Faktor kepadatan, luas daerah, keadaan geografik dan keadaan infrastruktur lainya merupakan bahan pertimbangan dalam menentukan wilayah kerja puskesmas.
Secara administrasi puskesmas merupakan perangkat pemerintah daerah tingkat II, sehingga pembagian wilayah kerja puskesmas ditetapkan oleh Bupati, tetapi puskesmas bertanggung jawab secara langsung baik teknis maupun administrasi kepada kepala kantor Departemen Kesehatan kota/kabupaten dengan persetujuan kepala kantor wilayah Departemen Kesehatan Propinsi. Kedudukan dalam hirarki pelayanan kesehatan, sesuai dengan Sistem Kesehatan Nasional (SKN). Puskesmas berkedudukan sebagai fasilitas kesehatan (Departemen Kesehatan RI, 1995).
Sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata 30.000 penduduk setiap puskesmas. Kota besar dengan jumlah penduduk satu juta atau lebih jiwa, wilayah kerja puskesmas biasa satu kelurahan, sedangkan ibu kota kecamatan dengan jumlah penduduk 15.000 jiwa atau lebih puskesmas yang melayaninya disebut puskesmas Pembina yang merupakan pusat rujukan untuk puskesmas kelurahan.
Selain itu juga apabila jangkuan puskesmas tidak terjangkau terutama pada daerah-daerah terpencil, maka puskesmasdibantu oleh puskesmas keliling, puskesmas pembantu, bidan-bidan desa agar pelayanan lebih merata.
b.   Asas Peran Serta Masyarakat
Dalam asas ini masyarakat dilibatkan dalam melaksanakan program kerja puskesmas. Salah satu bukti keterlibatan peran serta masyarakat ialah adanya posyandu dan dasa wisma.
c.   Asas Keterpaduan
Asas ini menjadikan puskesmas dapat menyatukan program kerja dari sektor yang satu ke sektor yang lain. Artinya selain puskesmas menjalankan program kesehatan, puskesmas dapat juga menjalankan program lain selain kesehatan.
d.   Asas Rujukan
Asas rujukan adalah asas yang diberlakukan apabila puskesmas tidak dapat menangani suatu masalah kesehatan. Asas ini ditetapkan untuk bekerja sama dengan rumah sakit.
Puskesmas merupakan ujung tombak pelaksanaan program kesehatan. Sehingga keberhasilan program kesehatan bertumpu pada puskesmas (Departemen Kesehatan RI, 1993)
1.   Sejarah Puskesmas
Konsep puskesmas pertama kali dirumuskan oleh suatu tim yang diketuai oleh Lord Dawson dari Inggris. Pada tahun 1920 konsep tersebut menyebar ke Eropa dan Amerika. Di Indonesia pada tahun 1942 dirintis pembentukan puskesmas oleh Rockefeller Foundation di bawah pimpinan dr. Y. J. Hendrich. Ia memulai programnya dengan melakukan kampanye tentang cacing tambang, serta penyuluhan kesehatan kepada masyarakat desa. Pada tahun 1925, Dinas Kesehatan Rakyat (DKR) melaksanakan usaha pendidikan kesehatan melalui kunjungan rumah. Pada tahun 1951, oleh prof. Dr. Sulianti Saroso telah merintis pembentukan NKIA untuk ibu hamil, bayi dan anak, balai pengobatan, usaha hygene, sanitasi lingkungan, pemberantasan penyakit menular dan lain-lain serta berfungsi menggantikan fungsi puskesmas di satu kecamatan. Fungsi balai pelayanan tersebut berjalan dengan sendiri-sendiri sehingga tidak mengetahui kegiatan satu dengan yang lainnya dan pelaporan dilakukan juga oleh masing-masing balai pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan Rakyat (R. Widodo Talago, 1980).
Pada tahun 1951 di kota Bandung di prakarsai oleh dr. J. Laimena merintis terbentuknya puskesmas dengan nama awal Pusat Kesehatan (Health Centre) dimana usaha-usaha pelayanan kesehatan kepada rakyat yang mengintegrasikan kegiatan pada preventive (pencegahan) dan curative (pengobatan). Namanya kemudian berubah menjadi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dengan meliputi prinsip dasar dari Public Health yaitu “Basic Health Servise”. Rencana ini dikenal dengan Bandung Plan dan dicantumkan laporan dalam WHO. WHO kemudian mengadakan rapat di Jenewa pada tahun 1953. Dalam rencana tersebut rakayat di ikut sertakan untuk lebih pesat dalam usaha-usaha bidang preventive (pencegahan) (Noer Bachry  Noor, 2000).
Konsep puskesmas sebagai tulang punggung pelayanan kesehatan tingkat pertama di Indonesia di tetapkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakemas) di Jakarta pada tahun 1968 (Departemen Kesehatan RI, 1995).
 2. Defenisi Puskesmas   
Puskesmas dapat didefenisikan sebagai suatu kesatuan organisasi kesehatan yang langsung memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi pada masyarakat di wilayah kerja tertentu dalam usaha-usaha kegiatan pokok puskesmas (Departemen Kesehatan RI,1995)
Definisi puskesmas yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan RI (1995) hamper sejalan dengan definisi dari R. Widodo Talago (1967), dimana puskesmas adalah unit pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan pokok secara menyeluruh dan terintegrasi pada masyarakat, sebagai usaha meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
a.   Sistem Puskesmas
Sistem pelayanan puskesmas meliputi                  :
a.1.   Puskesmas membantu wilayah kerjanya.
a. 2. Puskesmas keliling atau pelayanan kesehatan keliling
a. 3. Jaringan pelayanan rujukan kesehatan
a. 4. Pengembangan dan pembinaan kesehatan masyarakat desa (Noer Bachry Noor, 1980)
b.   Fungsi Puskesmas
 Untuk mewujudkan peranan puskesmas maka fungsi puskesmas dijabarkan sebagai berikut       :
b.1.   Sebagai pusat pengembangan masyarakat kesehatan diwilayah kerjanya.
b.2.   Membina peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka meningkatkan kemampuan hidup sehat.
b.3.   Memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya (Noer Bachry Noor, 1990).
c.   Tujuan Puskesmas
Tujuan puskesmas adalah mengembangkan dan mendekatkan secara merata pelayanan kesehatan yang bersifat menyeluruh kepada masyarakat di wilayah kerja puskesmas (Departeman Kesehatan RI, 1990/1998).
d.   Program Pokok Puskesmas
Dalam upaya menunjang pengembangan program pokok puskesmas yang mempunyai 6 subsistem manajemen yaitu   :
d.1.   Subsistem pelayanan kesehatan (Promosi, pencegahan, pengobatan, rehabilitasi medis dan sosial).
d. 2. Subsistem personalia (Pengembangan staf).
d. 3. Subsistem keuangan.
d. 4. Subsistem logistik.
d. 5. Subsistem pencatatan dan pelaporan
d. 6. Subsistem peran serta masyarakat (A. A Gde Muninjanya, 1999).
e.   Susunan Organisasi Puskesmas
Susunan organisasi puskesmas terdiri dari            :
e. 1. Unsur pimpinan : Kepala puskesmas.
Bertugas memimpin, mengawasi dan menkordinasikan kegiatan puskesmas yang dapat dilakukan dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional.
e. 2. Unsur pembantu pimpinan   : Urusan tata usaha
Bertugas dalam mengattur kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat serta pencatatan dan pelaporan.
e. 3. Unsur pelakasana : Tenaga / pegawai dalam jabatan fungsional.
Pegawai / tenaga dalam puskesmas akan bertambah sesuai dengan kegiatan di daerah-daerah masing-masing.
e. 4. Unit terdiri dari        :
e. 4.1.  KIA dan Gizi
Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ibu dan anak,keluarga berencana dan perbaikan gizi.
e. 4.2.  Pencegahan dan pemberantasan penyakit
Mempunyai  tugas melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit khusus imunisasi, kesehatan lingkungan dan laboratorium sederhana.
e. 4.3.  Gigi dan mulut, kesehatan tenaga kerja dan manula
Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesehatan gigi dan mulut, kesehatan tenaga kerja dan manula.
e. 4.4.  Perawatan kesehatan masyarakat
Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perawatan kesehatan masyarakat, kesehatan olah raga, kesehatan sekolah, kesehatan jiwa, kesehatan mata dan kesehatan khusus lainnya.
e. 4.5.  Penyuluhan kesehatan masyarakat
Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan masyarakat dan penyuluhan kesehatan masyarakat.
e. 4.6.  Pengobatan rawat jalan dan rawat inap
Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengobatan rawat jalan dan rawat inap.
e. 4.7.  Farmasi
Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kefarmasian.
Unit-unit dalam puskesmas akan bertambah sesuai dengan kegiatan didaerah-daerah masing-masing.


BAB IV
KERANGKA KONSEP

A.  Dasar Variabel Yang Diteliti
Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP)  merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pengadaan data dan informasi bagi puskesmas untuk kebutuhan, sehingga diperlukan bagaiman cara atau teknik petugas Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP)  yang sangat baik dan optimal dalam penyusunan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) tersebut dengan baik dan akurat.
Untuk itu perlu dilakukan penelitian mengenai karakteristik petugas dikaitkan dengan ketepatan waktu Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP), tersebut dimana meliputi antara lain: Pendidikan petugas SP2TP, pelatihan petugas SP2TP, masa kerja petugas SP2TP, beban kerja petugas SP2TP dan pengetahuan petugas SP2TP.
Sehingga Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) dapat dijadikan sebagai data pendukung yang tidak diragukan lagi, dikarenakan petugas yang ditugaskan sebagai petugas Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) sudah dapat dikatakan handal.
Dengan kata lain bahwa Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) dapat terhindar atau dapat dikurangi kesalahan pengisian dan pengiriman yang ada diakibatkan oleh petugas itu sendiri yang tidak handal dalam bidangnya. Dan juga dapat menghindari image atau citra mengenai petugas Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) yang sering memasukan laporan tidak tepat waktu.

B. Model Variabel Yang Diteliti


 









C.  Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif
1.   Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas
Sistem pencatatan dan pelaporan terpadu puskesmas (SP2TP) adalah tata cara pengumpulan data dan informasi, kegiatan yang dilakukan dalam bentuk laporan untuk kebutuhan puskesmas. Sistem pencatatan dan pelaporan terpadu puskesmas (SP2TP) yang baik dan akurat apabila sesuai prosedur Sistem pencatatan dan pelaporan terpadu puskesmas (SP2TP) yang berlaku.
2.   Pelatihan Petugas Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP).
Yang dimaksud dengan pelatihan disini ialah teknik fungsional dimana merupakan jenjang nonformal yang di ikuti petugas Sistem pencatatan dan pelaporan terpadu puskesmas (SP2TP), sesuai dengan bidangnya dan dikeluarkan oleh instansi tempat ia bekerja maupun instansi lain dalam menambah keterampilan petugas. Apabila pelatihan tersebut dapat menambah keterampilan dalam menjalankan tugas maka itu dianggap cukup.
Kriteria objektif :
Cukup       :     jika petugas pernah mengikuti pelatihan dalam rangka pelaksanaan sistem pencatatan dan pelaporan terpadu puskesmas (SP2TP) minimal 1 kali
Kurang      :     jika petugas tidak atau belum pernah mengikuti pelatihan dalam rangka pelaksanaan SP2TP.
3.   Beban Kerja Tambahan Petugas Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP).
Beban kerja tambahan ialah kegiatan yang di dapat petugas di mana menjabat rangkap pekerjaan selama ia bekerja di instansi tempat ia bekerja.



Kriteria objektif :
Ada           :     Jika petugas merasakan adanya kesulitan dan dalam pelaksanaan berbagai aktivitas di lingkungan kerja sehingga menghambat pelaksanaan SP2TP
Tidak ada :     Jika petugas tidak memiliki kendala untuk melaksanakan SP2TP dengan luwes.
4.   Pengetahuan Petugas Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) .
Yang dimaksut pengetahuan petugas Sistem pencatatan dan pelaporan terpadu puskesmas (SP2TP) ialah bagaimana petugas Sistem pencatatan dan pelaporan terpadu puskesmas (SP2TP) dapat memahami tentang ketepatan waktu pelaporan termasuk pada saat penyusunan maupun pengiriman.
Kriteria objektif
Cukup       :     Apabila nilai skor jawaban responden > nilai median dari total pertanyaan.
Kurang      :     Apabila nilai skor jawaban responden ≤ nilai median dari total pertanyaan.
5.   Kelengkapan dan Ketepatan Waktu SP2TP
Kelengkapan dan Ketepatan Waktu SP2TP ialah bagaimana petugas melaksanakan pembuatan SP2TP secara lengkap tanpa adanya kesalahan pengisian dan tepat waktu dalam pengiriman dan pengisian formulir laporan bulanan 1 (LB 1) sampai dengan laporan bulanan 4 (LB 4). Pengiriman paling lambat tanggal 10 setiap bulan tahun berjalan. Begitu pula laporan tahunan 1 (LT 1) sampai dengan laporan tahunan 3 (LT 3) dikirim paling lambat setiap tanggal 31 Januari pada tahun berjalan.
Kriteria objektif :
Cukup    :     Jika tidak terdapat kekurangan dan kesalahan dalam pengisian serta pengiriman laporan SP2TP sesuai dengan ketentuan waktu yang telah ditentukan.
Kurang   :     Jika tidak terdapat kekurangan dan kesalahan dalam pengisian serta keterlambatan pembuatan dan pengiriman laporan SP2TP


BAB V
METODE PENELITIAN

A.  Jenis Penelitian.
Jenis penelitian yang akan dilakukan ialah Observasional dengan pendekatan Deskriptif yaitu untuk mendapatkan informasi tentang karakteristik petugas dikaitkan dengan Sistem pencatatan dan pelaporan terpadu puskesmas (SP2TP)  pada puskesmas Se-Kabupaten Takalar.

B. Populasi dan Sampel
1.   Populasi.
Populasi ialah semua petugas Sistem pencatatan dan pelaporan terpadu puskesmas (SP2TP) yang berada di tiap puskesmas Se-Kabupaten Takalar.
2.   Sampel.
Sampel adalah semua petugas Sistem pencatatan dan pelaporan terpadu puskesmas (SP2TP) yang berada di puskesmas Se-Kabupaten Takalar yang di mana setiap sampel mewakili satu puskesmas dengan metode pengambilan sampel adalah Exchaustive Sampling yaitu menjadikan populasi sebagai sampel penelitian.


C.  Pengumpulan Data
1.   Data Primer
Data yang di kumpulkan dari responden dengan cara wawancara langsung dengan menggunakan koesioner sebagai alat Bantu.
2.   Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diambil dari sumber informasi yang ada pada puskesmas Se-Kabupaten Takalar, selain itu data diambil juga dari instansi lain seperti             :
a.       Badan Pusat Statistik (BPS).
b.      Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Takalar.
c.       Setiap Puskesmas
Dalam hal data geografi, demografi, social budaya dan sarana prasarana puskesmas.

D. Pengolahan Data
Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan computer program Microsoft Excel 2003 dan SPSS for Windows versi 12.0. Adapun langkah-langkah pengolahan data dilakukan sebagai berikut  :
a.   Tahap editing dilakukan dengan tujuan agar data yang diperoleh merupakan informasi yang benar. Pada tahap ini dilakukan dengan memperhatikan kelengkapan jawaban dan jelas tidaknya jawaban.
b.   Pengkodean dimaksudkan untuk menyingkat data yang diperoleh agar memudahkan mengolah dan menganalisis data dengan memberikan kode-kode dalam bentuk angka.
c.   Pembuatan / pemindahan hasil koding koesioner ke daftar koding (master table)
d.   Tabulasi. Pada tahap ini data yang sudah diolah dengan komputer disajikan dalam bentuk table distribusi frakuensi dan table silang.

E. Penyajian Data
Data yang telah diolah kemudian disajikan dalam bentuk tabel distribusi frakuensi dan tabel silang antara variabel penelitian disertai penjelasan.   











DAFTAR PUSTAKA

A. Arsunan Arsin, Stang, Cara-Cara Penyusunan Skripsi, Fakultas FKM, Unhas, 1999

A  Minanjaya Gde, Manajemen Kesehatan, Jakarta, EGC, 1999.

Ayu Istiqa Sari, Ketepatan Pelaporan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) Pada Puskesmas Se Kota Makassar : FKM, Unhas, Makassar, 2002.

Agus Salim, Kerakteristik Ketepatan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas Bulanan Oleh Petugas SP2TP dengan Ketersediaan Formulir Di Puskesmas Kabupaten Kendari, 1999

Buchari Lapau 1995).

Buku Laporan Tahunan Kanwil Depkes Sul-Sel, 1998.

Siswanto Bedjo, Manajemen Tenaga Kerja, Sinar Baru, Bandung, 1986.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, anonimos, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat, Departeman Kesehatan, 1998.

Depkes RI, Sistem Kesehatan Nasional, 1987.

Depkes RI, Pedoman Stratafikasi Puskesmas,1991.

Depkes RI, Pemanfaatan Data Dari SP2TP, Jakarta, 1993.

Depkes RI, Pedoman Kerja Puskesmas Jilid I, Jakarta 1995.

Depkes RI, Pembangunan Kesehatan Masyarakat di Indonesia, Jakarta, 1995.

Depkes RI, Buku Petunjuk SP2TP Seri C, Jakarta 1996.

Depkes RI, Pedoman Kerja Puskesmas Jilid I, Depkes RI, 1990/1998.

Depkes RI, Indonesia Sehat 2010,  Jakarta, 1999.
Hasibuan, Sistem Informasi Untuk Pengambilan Keputusan, PT Gunung Agung,1989.

Hartavia Bachrun, Studi Tentang Faktor-Faktor Yang Berhubungan dengan Pelaporan Puskesmas di Semua Puskesmas Se Kota Makassar, FKM, Unhas, Makassar, 2000.

Kanwil Kesehatan Sul-Sel, Profil kesehatan Sulawesi Selatan, 1998.

Menteri Penataran Peningkatan Wawasan Kependudukan Guru Agama (PWKGA) Islam TK, SD, SLTP, Dan SMU Tingkat Propinsi Sulawesi Selatan, Kanwil Depdikbud, Propinsi Sulawesi Selatan, 1995.

Martha Parubah, Studi Pelaksanaan Sistem Pencatatan Dan Pelaporan Terpadu Di Rumah Sakitdaerah Lalipadada Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, Program Ekstensi, FKM, UNHAS, Makassar, 2000.

Noor Bachry Noer, Diktat Puskesmas, Jurusan AKM/GIZI, FKM, Unhas, Ujung pandang, 1980.

Notoatmojo, Metodologi Penelitian Kesehatan, Cetakan I, Penerbit PT Aneka Cipta, Jakarta, 1994.

Noor Bachry Noer, Puskesmas Buku I, Jurusan AKM/GIZI, FKM, UNHAS, Ujung Pandang, 1990

Ngatimin, (dikutip oleh Hartavia Bachrun, 2000)

Napitupulu Dan Ngatimin (dikutip oleh Suadiyatama, 2000).

Rusli Ngatimin, upaya Menciptakan Masyarakat Sehat di Puskesmas, FPS, Unhas, Makassar, 1997.

Sondang P. Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta, 1992.

No comments:

Post a Comment

Disqus Shortname

sigma2